• Rabu, 10 Agustus 2022

Kurang Transparan Di Lapangan, Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Di Jawa Timur Layak Dievaluasi

- Selasa, 2 Agustus 2022 | 18:55 WIB


MADIUN, INILAHNEWS- Penyaluran bantuan keuangan desa di Jawa Timur layak dievaluasi. Pasalnya,dijumpai adanya kurang transparan dalam penyalurannya yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagyo mengatakan bahwa sesuai Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas pokok dan fungsi legislatif adalah membuat perda (legislasi), penganggaran (budgeting) dan pengawasan (evaluasi).


Temuan Komisi A, lanjut politikus Partai Golkar mekanisme penganggaran BK Desa dinilai kurang transparan sehingga banyak dikeluhkan masyarakat. Karena itu, kami ingin mencari masukan untuk perbaikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.   


"Selama ini memang ada yang perlu kita  perbaiki kalau mekanisme bantuan keuangan desa ada dua jalur, yakni melalui pokok pikiran (pokir) dari DPRD dan melalui desa langsung. Namun kita berharap lebih transparan dan adil sehingga semua desa memiliki kesempatan yang sama bisa menerima BK Desa dari APBD Provinsi," kata mantan Pangdam bukit barisan ini, selasa 2 Agustus 2022.Baca Juga: Beraksi Di Luar Pasuruan, Lima Pelaku Curanmor Keok di Pasuruan

"DPRD yang notabene sebagai pengawas dan kalau dilibatkan dalam rangka mulai dari mekanisme perencanaan sampai pelaksanaan yakin nanti akan bisa lebih baik daripada saat ini," imbuhnya.


Senada, wakil ketua Komisi A DPRD Jatim Rohani Siswanto mengatakan bahwa bantuan keuangan itu merupakan sesuatu yang lumrah karena menjadi bagian dari norma yang sudah diatur dalam APBD melalui program Jatim Puspa dan Jatim Berdaya maupun BUM Desa. 


Namun Pemprov jangan asal given saja dari kabupaten/kota meskipun DPRD Jatim tahu bahwa data penerima BK itu button up dari bawah ke atas. Artinya mereka yang harus mendapatkan itu harus bisa akses layak enggak karena beberapa temuan kami di lapangan, mereka yang mendapatkan Jatim Puspa maupun Jatim Berdaya meskipun kesannya itu berjenjang dari DPRD kabupaten/kota lalu DPRD provinsi tapi kami mrlihat lebih banyak pendekatan sisi politiknya sehingga desa-desa yang mendapat bantuan tidak cukup punya kelayakan .


"Saya lebih sependapat kalau program Jatim Puspa maupun Jatim Berdaya itu open saja. Dibuka dari awal san semua bisa mengaksea sekaligus bisa mengawasi," ungkap politikus Partai Gerindra. 


Rohani justru mendorong mengadopsi program PNPM seperti dulu karena ada argumen kemudian adu gagasan desa-desa yang ingin mendapatkan program tersebut, sehingga mereka yang mendapatkan bantuan itu benar-benar yang membutuhkan. 


"Jadi bukan karena memiliki kedekatan secara psikologis maupun kedekatan akses. Istilahnya, jangan cari gampangnya karena ini program unggulan Gubernur yang harus dikawal bareng-bareng," dalih mantan ketua DPRD Pasuruan ini.

Halaman:

Editor: Try Wahyudi Ari Setiawan

Tags

Terkini

Pelayanan Pemakaman Umum Harus Makin Prima

Selasa, 9 Agustus 2022 | 18:38 WIB

Omzet Pasar Krearif Bandung Tembus Rp6,5 Miliar

Selasa, 9 Agustus 2022 | 17:07 WIB

Ridwan Kamil Usul Bentuk Gugus Tugas Honorer

Selasa, 9 Agustus 2022 | 16:59 WIB

Jabar Kirim 558 Pramuka Terbaik ke Jambore Nasional

Selasa, 9 Agustus 2022 | 16:53 WIB
X