• Selasa, 5 Juli 2022

Mendesak Sekali, Jawa Timur Butuh SOP Pengembalian Pengelolaan Tambang Dari Pusat Ke Daerah

- Rabu, 22 Juni 2022 | 06:34 WIB



SURABAYA, INILAHNEWS- Pundi-pundi pendapatan bagi APBD Jatim ke depan diprediksi akan ada tambahan. Pendapatan tersebut ada pada sector pertambangan. Selama ini, para pengusaha tambang di Jatim selalu kewalahan untuk mengurus perijinan pertambangan yang rumit dan dikelola oleh kementerian di pusat.

Keluhan para pengusaha tambang tersebut akhirnya terdengar juga oleh Presiden RI Jokowi, hingga akhirnya menerbitkan Perpres No 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha pertambangan mineral dan batu bara.

Ketua komisi D DPRD Jatim Agung Mulyono mengatakan pihaknya menyambut baik adanya perpres tersebut, dimana dampaknya akan bisa menambah pendapatan daerah bagi Jatim.

“ Propinsi semua nantinya bisa mengontrol seluruh perijinan pertambangan tersebut, dan tentunya ini keuntungan bagi semua, termasuk menambah pendapatan di sector tambang,”jelas politisi partai Demokrat ini saat ditemui di Surabaya, Rabu 22 Juni 2022.

Pria asal Banyuwangi tersebut mengatakan dalam beberapa hari ke depan pihaknya bersama OPD terkait akan dating ke kementerian ESDM di Jakarta untuk mempertanyakan dan menagih janji realisasi perpres tersebut.

“ Kami akan kawal itu sampai benar-benar terealisasi dalam pelaksanaan Perpres tersebut,”jelas presidium KAHMI Jatim ini.


Dikatakan Agung, dengan adanya Perpres tersebut, dengan datang ke kementerian, pihaknya berharap agar secepatnya di terbitkanSOP berupa juklak dan juknis Perpres tersebut mengingat sangat diperlukan provinsi agar bisa mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat paska pandemi Covid-19 sekaligus menambah potensi pendapatan daerah untuk pembangunan.Baca Juga: Antisipasi PMK, Sentra Penjualan Hewan Qurban Di Jatim Layak Ada Tenaga Kesehatan Hewan

“Semakin cepat juklak dan juknis dibuat, kami di provinsi juga bisa melakukan persiapan yang dibutuhkan sehingga kebijakan baru tersebut bisa segera dilaksanakan,” tandasnya.

Sedangkan kepala Dinas ESDM Nurcholis mengatakan ijin pertambangan sejatinya masih menjadi kewenangan pusat. Sebab delegasi yang diatur dalam Perpres No.55 tahun 2022 itu sifatnya provinsi hanya membantu dan dibatasi untuk perizinan pertambangan minerba non logam dan batuan.

Kendati demikian, lanjut Nurkholis adanya pendelegasian perizinan ini bisa menjadi angin segar buat Pemprov. Mengingat, banyak ditemukan ketimpangan di lapangan sehingga cenderung merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Halaman:

Editor: Try Wahyudi Ari Setiawan

Tags

Terkini

Keluarga Ridwan Kamil Berziarah ke Makam Eril

Selasa, 5 Juli 2022 | 19:45 WIB

Pemprov Jabar Luncurkan Sayembara Desa Digital

Selasa, 5 Juli 2022 | 19:28 WIB

Vaksin Terbatas, Jabar Prioritaskan Sapi Perah

Selasa, 5 Juli 2022 | 19:25 WIB
X