• Selasa, 5 Juli 2022

Antisipasi PMK, Sentra Penjualan Hewan Qurban Di Jatim Layak Ada Tenaga Kesehatan Hewan

- Selasa, 21 Juni 2022 | 12:43 WIB


SURABAYA, INILAHNEWS- Gubernur Khofifah juga meminta kepada Bupati/Walikota di Jatim untuk segera menyiapkan titik-titik sentra penjualan hewan kurban. Dimana, di setiap sentra tersebut harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) yang menyatakan ternak tersebut sehat.

Nantinya, di setiap sentra penjualan hewan kurban tersebut untuk dilengkapi juga dengan keberadaan para petugas kesehatan hewan yang melakukan pemeriksaan rutin, baik ketika hewan kurban tersebut masuk, di dalam sentra penjualan, maupun saat akan keluar untuk dikirim ke pembeli.

“Mohon para Bupati/Walikota segera memastikan di setiap sentra penjualan hewan kurban tersebut ada tenaga kesehatan hewan yang rutin memeriksa kondisi hewan. Sekali lagi ini untuk memastikan kesehatan dan keamanan hewan ternak,” katanya, selasa 21 Juni 2022.

Sebagai infotmasi, Gubernur Khofifah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 524/6359/122.3/2022 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku Pada Ternak di Jawa Timur.Baca Juga: Herlina Terancam Dicoret Di Muscab, Lucy Kurniasari Berpeluang Pimpin Demokrat Surabaya

Dalam SE tersebut disebutkan bahwa lalu lintas hewan antar wilayah harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang. Dimana otoritas veteriner setempat memiliki tugas melakukan verifikasi apakah hewan yang akan dikirim antar daerah itu sehat dan aman untuk dilakukan transfer atau pengiriman.

Selain itu, dalam SE tersebut juga diatur bahwa lalu lintas hewan ternak yang dimungkinkan membawa PMK pada ternak diatur berdasarkan status wilayah. Ada status Wilayah Bebas, Wilayah Terduga, Wilayah Tertular, dan Wilayah Wabah.

Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertivikat Verteriner (SV) untuk lalu lintas hewan ternak antar wilayah dalam kabupaten/Kota ditetapkan oleh Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lalu lintas hewan dan produk hewan antar Provinsi ditetapkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.

Selain itu, sesuai SE Gubernur, di masa wabah PMK ini, pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan yang ditunjuk atau tempat pemotongan hewan kurban yang telah direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

"Jadi saya kembali ingin meyakinkan masyarakat bahwa meski di tengah wabah PMK, jangan khawatir tentang ketersediaan stock hewan kurban. Karena regulasi telah kita siapkan. Mulai penyediaan sentra, lalu lintas hewan ternak sampai kesehatan hewan yang dijual. Sehingga dipastikan bahwa hewan kurban yang dijual telah melalui skrining yang ketat," pungkas Gubernur Khofifah. *(wan)

Editor: Try Wahyudi Ari Setiawan

Tags

Terkini

X