• Selasa, 5 Juli 2022

Rawan PMK, Pemprov Jatim Keluarkan Syarat Hewan Sapi Yang Layak Diqurban

- Sabtu, 18 Juni 2022 | 11:54 WIB

SURABAYA, INILAHNEWS- Selain memastikan pengawalan terhadap distribusi Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga turut memastikan bahwa stok hewan kurban di Jatim dalam kondisi aman dan sehat.

"Jadi di titik-titik di mana ada kekhawatiran penyakit PMK, perlu ada konfirmasi bahwa ada kandang-kandang yang semua sapinya dalam keadaan sehat dan bisa dimanfaatkan sebagai hewan kurban. Seperti yang ada di sini," ungkap gubernur Jatim Khofifah, sabtu (18/6/2022).

Lebih lanjut Gubernur Khofifah juga memastikan bahwa stok hewan ternak di Jatim dalam kondisi yang cukup dalam skala regional. Hal itu telah dibahas dan dipetakan bersama dalam rakor terintegrasi bersama forkopimda Jatim dan kabupaten kota.

"Pada saat rakor yang lalu kita sudah melakukan pemetaan detail terkait stok untuk hewan kurban. Dan kita pastikan stok hewan kurban kita cukup secara regional. Untuk memudahkan akses hewan kurban masing- masing kabupaten/ kota dapat menyiapkan titik sentra pemasaran hewan kurban dengan tanda otoritas veteriner setempat yang membuktikan ternak tersebut sehat," tegasnya.Baca Juga: Tak Kunjung Ada Sekdaprov Definitif, Fraksi Gerindra Dewan Jatim: Tak Masalah Ada Plh Sekdaprov Lagi

Misalnya ada kabupaten kota tertentu yang memang harus disuplai dari daerah lain, Gubernur perempuan pertama Jatim ini menegaskan bahwa harus ada kontrol masing- masing otoritas veteriner.

Dalam SE Gubernur Nomor 524/6359/122.3/2022 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku Pada Ternak di Jawa Timur disebutkan bahwa lalu lintas hewan antar wilayah harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Dimana otoritas veteriner setempat memiliki tugas melakukan verifikasi apakah hewan yang akan dikirim antar daerah itu sehat dan aman untuk dilakukan transfer atau pengiriman.

"Jadi lalu lintas hewan ternak antar kabupaten kota yang menentukan boleh tidaknya melintas adalah otoritas veteriner kabupaten kota," urai Khofifah.

Selain itu, dalam SE tersebut juga diatur bahwa lalu lintas hewan ternak yang dimungkinkan membawa PMK pada ternak diatur berdasarkan status wilayah. Ada status Wilayah Bebas, Wilayah Terduga, Wilayah Tertular, dan Wilayah Wabah.

Halaman:

Editor: Try Wahyudi Ari Setiawan

Tags

Terkini

Keluarga Ridwan Kamil Berziarah ke Makam Eril

Selasa, 5 Juli 2022 | 19:45 WIB

Pemprov Jabar Luncurkan Sayembara Desa Digital

Selasa, 5 Juli 2022 | 19:28 WIB

Vaksin Terbatas, Jabar Prioritaskan Sapi Perah

Selasa, 5 Juli 2022 | 19:25 WIB
X