• Selasa, 5 Juli 2022

BPK RI Sorot Opini WTP Di Jatim, PDIP Jatim : OPD Pemprov Gagal Susun Program Pengentasan Kemiskinan

- Jumat, 27 Mei 2022 | 14:54 WIB

 

SURABAYA, INILAHNEWS- Masih adanya catatan khusus BPK RI terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jawa Timur tahun 2021, terutama terkait dengan program penanggulangan kemiskinan, membuktikan kegagalan Organisaai Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprop Jatim.

Hal ini dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangam DPRD Jatim Sri Untari Bisawarno menyikapi hasil penilaian BPKRI terhadap LHP LKPD Jatim 2021, yang meski mendapat predikat Wajar Tanpa Penegcualian (WTP), BPK tetap memberi catatan khusus terutama terkait kemiskinan.

Menurut Untari, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terungkap berbagai permasalahan yang cukup signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan secara efektif di Jatim.

“Salah satunya adalah kegagalan dalam menyusun data yang akurat dalam penyusunan data masyarakat yang akan menerima manfaat program atau kebijakan pengentasan kemiskinan,” ujarnya, Jumat (27/5/2022).Baca Juga: Jatim Raih Opini WTP Dari BPK RI, Dewan Jatim Ingatkan Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Hasil pemeriksaan BPK ini, kata ketum DEKOPIN ini, menunjukan kegagalan OPD di lingkungan Pemprov Jatim dalam menyusun penjabaran sasaran strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehingga target kinerja OPD dibidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) tidak memiliki keselarasan secara vertikal maupun horizontal pemerintahan.

“Hal ini memperlihatkan sebuah fenomena bahwa OPD tidak patuh terhadap target yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2018-2023. Sinkronisasi program antar OPD juga dipertanyakan. Apakah selama ini setiap OPD dalam menyusun program saling bersinergi mencapai target dalam RPJMD atau justru berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

“Kepatuhan OPD dalam menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi tolak ukur kesuksesan pemerintahan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan ketidakpatuhan OPD karena masih banyaknya program yang belum dijalankan,” lanjut politisi perempuan asal Malang ini.

Dengan kondisi semacam ini, Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini mendesak agar seluruh OPD segera menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi kinerja kedepannya.

Halaman:

Editor: Try Wahyudi Ari Setiawan

Tags

Terkini

Keluarga Ridwan Kamil Berziarah ke Makam Eril

Selasa, 5 Juli 2022 | 19:45 WIB

Pemprov Jabar Luncurkan Sayembara Desa Digital

Selasa, 5 Juli 2022 | 19:28 WIB

Vaksin Terbatas, Jabar Prioritaskan Sapi Perah

Selasa, 5 Juli 2022 | 19:25 WIB
X