• Minggu, 23 Januari 2022

Untuk Kesejahteraan Rakyat, Legislator Demokrat Beber Keuntungan Operasi Damai Cartenz 2022 Di Papua

- Jumat, 14 Januari 2022 | 11:38 WIB


PAPUA, INILAHNEWS- Politisi Partai Demokrat William Wandik kembali menegaskan perbedaan antara Operasi Damai Cartenz 2022 dengan Operasi Satgas Nemangkawi yang diberlakukan di Papua.


Pria yang juga anggota komisi V DPR RI mengatakan dalam Operasi Damai Cartenz 2022 nantinya pihak kepolisian akan lebih mengedepankan cara-cara persuasif dan preemtif. Kata dia, ada tiga fungsi yang menjadi fokus operasi Damai Cartenz ini, yaitu fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat (binmas), dan fungsi hubungan masyarakat (humas)

“Sangat beda sekali dengan Operasi sebelumnya,”jelasnya , Jumat 14 Januari 2022.
William Wandik mengatakan meski dalam penerapan Operasi Damai Cartenz 2022 masih ada penindakan hukum, namun dalam pelaksanaanya tindakan hukum hanya, sifatnya sebatas fungsi pendukung saja."Cara bertindak yang dikedepankan dalam operasi Damai Cartenz ini persuasif dan preemtif. Dengan kedepankan fungsi intelijen, fungsi binmas dan fungsi humas," ujarnya.

Dalam operasi Damai Cartenz, sambung ketum GAMKI ini, polisi bakal fokus terhadap kegiatan yang bertujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua."Jadi ada upaya-upaya Polri bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya menyejahterakan masyarakat."jelasnya.Baca Juga: Turun Ke Jatim Gelar Konsolidasi, Airlangga Hartarto Pertegas Target Menang Pemilu 2024
Dalam pelaksanaannya, Operasi Damai Cartenz 2022 akan dilakukan selama 6 bulan ke depan. Nantinya berhasil atau tidaknya akan operasi ini akan dilakukan evaluasi oleh tim Mabes Polri.


Berdasarkan riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), empat akar masalah konflik di Papua mencakup; Pertama, dugaan kecurangan dalam proses integrasi Papua ke Indonesia melalui referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Pasalnya, jajak pendapat itu dinilai tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian New York, yaitu "one man one vote".

Kedua, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan negara; ketiga, marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua; keempat, kegagalan pembangunan infrastruktur sosial di Papua, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ekonomi rakyat, meski ada dana Otonomi Khusus (Otsus).

Untuk diketahui, Satgas Nemangkawi merupakan tim gabungan dari aparat TNI-Polri yang bertugas untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Papua. Satgas tersebut di bawah komando Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih.

Dalam operasi pengejaran terhadap KKB, Satgas Nemangkawi mencatat terdapat empat kabupaten yang dianggap rawan aksi kekerasan yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Nduga.

sedangkan Menkopolhukam RI, Mahfud MD menegaskan menegaskan pemerintah dalam hal ini tidak sedang memerangi masyarakat Papua, melainkan kelompok masyarakat yang bergerak secara separatis dan kerap melakukan kekerasan serta sudah dilabeli sebagai teroris. *(wan)

Editor: Try Wahyudi Ari Setiawan

Tags

Terkini

Amankan 3 Penegak Hukum, KPK OTT Di Surabaya

Kamis, 20 Januari 2022 | 10:20 WIB

Kasus Omicron Alami Lonjakan, Capai 2.535 Orang

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:18 WIB
X