• Minggu, 5 Desember 2021

Dua Alasan Menkumham Tolak Sahkan KLB Ilegal Deli Serdang, Gugatan Moeldoko Cs Dijamin Rontok

- Jumat, 1 Oktober 2021 | 06:13 WIB

SURABAYA, INILAHNEWS-Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva membenarkan alasan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menolak pendaftaran hasil KLB illegal Deli Serdang. Hal ini terungkap dalam sidang pengadilan PTUN Jakarta No. 154/G/2021/PTUN-JKT, kamis 30 September 2021

Alasan pertama, kata Hamdan, UU No.2/2011 tentang Parpol mewajibkan adanya Surat Keterangan Tidak Ada Perselisihan Internal apabila suatu parpol ingin mendaftarkan perubahan susunan pengurus dan AD/ART ke Kementerian Hukum dan Ham. Namun, kubu Moeldoko cs hanya bisa memberikan Surat Keterangan Tidak Ada Perselisihan Internal di partai politik yang ditandatangi oleh Ketua Mahkamah Partai yang terbentuk dari KLB itu sendiri.

“Mahkamah partainya sendiri belum sah, belum terdaftar, sudah membuat surat keterangan, dan sampai pada akhir masa pendaftaran, tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Tidak Ada Perselisihan Internal yang disampaikan oleh Mahkamah Partai yang sah dan terdaftar. Ketika kewajiban itu tidak terpenuhi, maka seluruhnya tidak bisa diproses,” tegas Hamdan.

Alasan yang kedua, karena Kongres dan Kongres Luar Biasa parpol mesti sesuai dengan AD/ART parpol. Padahal, KLB Deli Serdang nyata-nyata tidak memenuhi syarat-syarat KLB sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat.Baca Juga: Terus Menguat, DPC Demokrat Pantura Susul Madura Dukung Menantu Soekarwo Di Musda Demokrat

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) AD/ART disebutkan bahwa DPP sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres Luar Biasa. Selanjutnya, ayat (2) mengatur, KLB dapat diadakan atas permintaan; Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD dan 1/2 dari jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

“Kalau syarat ini tidak terpenuhi, apa yang mau disahkan Kementerian Hukum dan HAM? Justru akan menjadi salah jika Kementerian Hukum dan HAM memproses dan menerima atau mengesahkan hasil KLB, padahal KLB-nya sendiri tidak sah,” ungkap Hamdan.

Sehingga, kata Hamdan, perkara ini sudah sangat gamblang dan nyata bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM menolak pendaftaran hasil KLB illegal Deli Serdang sudah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Baca Juga: Demokrat Abal-Abal Versi Moeldoko Gugat Di PTUN, William Wandik: Optimis AHY Menang

Terkait, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Heru Widodo, mengungkapkan fakta yang mengonfirmasi bahwa persoalan ini merupakan masalah internal partai sehingga bukan wewenang PTUN. Hal ini dibuktikan dengan Jhoni Allen Marbun yang mengajukan sengketa kepada Mahkamah Partai DPP Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhyono untuk kembali menjadi anggota Partai Demokrat.

“Pak Jhoni mengajukan sengketa ke Mahkamah Partai yang ketuanya adalah Nahrowi Ramli (red.pimpinan AHY), jadi dia sendiri tidak mengakui Mahkamah Partai yang terbentuk dari KLB Deli Sedang,” tegas Hamdan. *(wan)

Halaman:

Editor: Try Wahyudi Ari Setiawan

Tags

Terkini

Max Sopacua Tutup Usia, 'Wanita Emas' Berduka

Rabu, 17 November 2021 | 13:23 WIB

Jakarta Kebanjiran, Wanita Emas 'Semprot' Anies

Jumat, 12 November 2021 | 21:01 WIB

Merawat Persatuan NU Jelang Muktamar di Lampung

Jumat, 29 Oktober 2021 | 10:57 WIB

Ini Tawaran Solusi Terbaik, Jika Muktamar NU Gaduh

Rabu, 27 Oktober 2021 | 13:00 WIB

HWE Luncurkan Emas Jek Di Kalbar

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:51 WIB

Ini Makna Maulid Nabi Muhammad Bagi 'Wanita Emas'

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:21 WIB
X