• Minggu, 5 Desember 2021

Arkilaus Baho : RPP OTSUS Harus Mampu Menyelesaikan Masalah Papua Secara Permanen

- Jumat, 24 September 2021 | 16:55 WIB
ketum partai PRIMA Agus Jabo priyono
ketum partai PRIMA Agus Jabo priyono

JAKARTA, INILAHEWS - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), terkait pelaksanaan undang-undang Otonomi Khusus Papua jilid dua, diharapkan mampu menyelesaikan masalah papua secara permanen.


Demikian dikatakan juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA) Arkilaus Baho, dalam keterangan, Jumat 24 September 2021.


Dari informasi yang dimilikinya, kata Arkilaus, khusus soal kewenangan jalur pengangkatan (DPRK), tidak diberikan hak legislasi, anggaran, pimpinan fraksi maupun DPRK.


"Ibarat kuota seperempat persen yang diamanatkan, mereka yang direkrut nantinya hanya duduk diam, terikat dan dirantai, mulut mereka disumbat, “Ujar Arkilaus dalam keterangan, Jumat 24 September 2021.

Baca Juga: Erni Suharyati : PRIMA Hadir Untuk Merangkul Semua Elemen Rakyat


Arkilaus mengaku partainya prihatin dengan cara pandang pemerintah pusat di Jakarta, yang sampai sekarang, masih memaksakan kehendak melalui regulasi khusus soal Papua. PRIMA, kata dia, salah satu partai yang mengusung program resolusi untuk penyelesaian masalah Papua secara permanen.


"Tahun 2019 sudah menyerukan resolusi Dewan Rakyat Papua, maka itu, pihaknya tidak setuju bila jalur pengangkatan otsus di tingkat kabupaten kota tak punya hak apa-apa,"ucapnya.


Arkilaus Baho bilang, melalui resolusi soal Papua yang digulirkan oleh rekan-rekan Partai Rakyat Adil Makmur, sudah ada niat pemerintah untuk mengakomodir, walaupun hanya seperempat dari total jumlah anggota DPRK, pada otsus jilid II yang telah berjalan. Namun, harus diperkuat melalui kewenangan melekat, bukan asal angkat kelompok jalur otsus, demikian Arkilaus mengatakan.

Baca Juga: DPK Prima Pangandaran Sambangi Kesbangpol


Hal senada ditegaskan oleh Ketua Umum DPP PRIMA, Agus Jabo Priyono. Menurut Gus Jabo, sapaan akrabnya, kekhususan Papua tentu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itu, Jabo menegaskan, "berbeda dengan Aceh yang aspirasi masyarakatnya diwadahi dalam Partai lokal, kekhususan Papua adalah mewadahi kepentingan masyarakat Papua melalui kelembagaan Suku dan Marga, melalui DPRK yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan anggota DPRK yang dipilih melalui jalur Pemilu, agar masyarakat Papua secara konprehensip terlibat dalam mengatur kehidupan mereka sendiri melalui DPRK,” katanya.

Halaman:

Editor: Ahmad Syukri. A

Tags

Terkini

Max Sopacua Tutup Usia, 'Wanita Emas' Berduka

Rabu, 17 November 2021 | 13:23 WIB

Jakarta Kebanjiran, Wanita Emas 'Semprot' Anies

Jumat, 12 November 2021 | 21:01 WIB

Merawat Persatuan NU Jelang Muktamar di Lampung

Jumat, 29 Oktober 2021 | 10:57 WIB

Ini Tawaran Solusi Terbaik, Jika Muktamar NU Gaduh

Rabu, 27 Oktober 2021 | 13:00 WIB

HWE Luncurkan Emas Jek Di Kalbar

Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:51 WIB

Ini Makna Maulid Nabi Muhammad Bagi 'Wanita Emas'

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:21 WIB
X