• Jumat, 24 September 2021

Segera Disahkan Di Legislative, Jatim Punya Perda Ormas

- Senin, 13 September 2021 | 22:26 WIB
pembahasan perda ormas
pembahasan perda ormas


SURABAYA, INILAHNEWS- DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terus mematangkan Rancangan Perubahan Daerah (Raperda) Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pembahasan Raperda ini telah dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan saran dan masukan dari elemen masyarakat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Sri Hartatik menyampaikan, mengingat Perda ini fokus pada upaya pemberdayaan maka perlu rumusan yang cukup jelas tentang kewenangan dan langkah perencanaan yang dapat dilakukan Pemprov Jatim. Sehingga, rencana program kegiatan nantinya benar-benar menjadi solusi atau pemecahan masalah untuk mencapai tujuan pemberdayaan.

"Namun demikian yang tidak kalah penting dari pemberlakuan Perda ini adalah sasaran atau target yang akan dicapai dari upaya pemberdayaan, baik kuantitatif maupun kualitatif," kata Sri Hartatik dalam laporannya, senin 13 September 2021Baca Juga: Tidak Punya Visa Kerja, 35 Ribu PMI Asal Jatim Dipulangkan

Berdasarkan catatan Bakesbangpol Jatim, kata dia, saat ini di Jatim telah ada 916 Ormas kategori terdaftar. Sedangkan perkumpulan, ada 197 dan Yayasan tercatat 26. "Tentu yang menjadi perhatian bagi Bakesbangpol adalah memilih dan memilah Ormas mana yang harus mendapat penanganan sesuai kewenangan," katanya.

Oleh sebab itu, Fraksi Partai Golkar menilai, bahwa pada prinsipnya tidak ada lagi hal yang menjadi hambatan atas pembentukan Perda dimakud. Hal ini dilihat dari dukungan Undang-Undangan, jangkauan kepentingan, urgensi keberlakuan Perda, serta tanggapan dari Gubernur Jatim.

"Oleh karena itu pembahasan Raperda dapat dilanjutkan, sekaligus disarankan untuk mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait. Mengingat, bahwa Perda ini mengatur elemen masyarakat yang memiliki prinsip kebebasan dan kemandirian. Serta, melibatkan fungsional Bapemperda," ujarnya.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar juga menyarankan beberapa hal agar menjadi pertimbangan Raperda tersebut. Pertama yakni, adanya pemberian kriteria Ormas yang dapat dilakukan pemberdayaan oleh Pemprov Jatim. Lalu, pemberian persyaratan bagi struktur kepengurusan Ormas pada tingkat Provinsi Jatim dan pada beberapa daerah di kabupaten/kota.

Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar juga menyarankan adanya pengenaan sanksi yang diatur pada pasal tersendiri. Sanksi itu dapat berupa penghentian program pemberdayaan dan pencabutan pemberian penghargaan oleh Pemprov bagi Ormas yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra berpendapat, bahwa lemahnya kapasitas Ormas akan mempengaruhi jalannya pemerintahan sebuah negara. Ini dapat mengakibatkan apa yang disebut Huntington sebagai excess of demokrasi, yakni sebuah kondisi di mana kebebasan yang dinikmati seluruh warga negara menciptakan kegamangan akan siapa yang sesungguhnya berwenang atas negara.

"Dari itulah, Pemerintah Jawa Timur perlu hadir memberikan pelayanan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya," kata Juru Bicara Partai Gerindra, M Noer Soetjipto.

Halaman:

Editor: Try Wahyudi Ari Setiawan

Tags

Terkini

Koperasi Harus Bertransformasi ke Digital

Kamis, 23 September 2021 | 17:25 WIB

Meski Kasus COVID-19 Menurun, Prokes Tetap Dijalankan

Kamis, 23 September 2021 | 16:50 WIB

Sebanyak 1.677 Sekolah di Bandung Siap Gelar PTMT

Kamis, 23 September 2021 | 16:02 WIB

Pemkot Bandung tambah 4 Sekolah Khusus Untuk Lansia

Kamis, 23 September 2021 | 15:49 WIB

Kota Bandung Berusia 211 Tahun, Ini Sejarahnya

Kamis, 23 September 2021 | 13:23 WIB

Pemkot Bandung Raih Anugrah Humas Indonesia 2021

Rabu, 22 September 2021 | 09:20 WIB

Kurangi Sampah, Pemkot Bandung Gunakan Pola H2H

Rabu, 22 September 2021 | 09:15 WIB

Kota Bandung Gelar ‘Beberesih’ Jilid 3

Selasa, 21 September 2021 | 20:11 WIB
X