TELAVIV – Nama Palestina tidak muncul dalam aplikasi peta online Google dan Apple. Bila mencari Palestina di Apple Maps maupun di Google Maps, akan muncul teritorial Jalur Gaza dan Tepi Barat namun tidak akan muncul label Palestina.
Dilansir dari The Independent, tuduhan penghapusan Palestina dari peta online tersebut nampaknya berasal dari pengguna Instagram Astagfirvlah pada Rabu (15/7/2020).
Sejak saat itu, pembaruan informasi pada postingan tersebut selalu disematkan dan menyatakan informasi tersebut adalah informasi yang salah. Namun informasi tersebut kadung meluas di media sosial dan semakin menyebar.
Perbincangan di media sosial menjadi ramai dan banyak netizen menuduh Google dan Apple mendukung pendudukan Israel. Palestina diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan 136 anggotanya sebagai negara merdeka.
Namun Amerika Serikat (AS), tempat Apple dan Google berkantor pusat, tidak mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Google tidak segera menanggapi permintaan komentar terhadap tuduhan terbaru tersebut.
Tetapi dalam Google Maps, ada garis putus-putus berwarna biru di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dalam Perang enam Hari pada 1967, Israel berhasil menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza dan Dataran Tinggi Golan. Pada 2005, Israel secara sepihak menarik diri dari jalur Gaza. Tuduhan penghapusan Palestina dari peta online ini bukanlah kali pertama yang dialamatkan kepada Google.
Pada 2016 sebuah petisi online melalui Change.org mengklaim bahwa semua hal tentang Palestina telah dihapus atas desakan pemerintah Israel. Petisi tersebut juga mengklaim pendiri Google memiliki hubungan yang erat dengan pejabat Israel. Petisi berjudul Google: Put Palestine on your Maps! tersebut hingga kini masih aktif dan mendapat lebih dari 900.000 tanda tangan online.
Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan mencaplok beberapa wilayah di Tepi Barat yang diduduki. Rencana Netanyahu tersebut direspons oleh lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh Eropa dengan menandatangani surat protes bersama.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan rencana pencaplokan tersebut akan menjadi faktor utama dalam memicu ketidakstabilan di wilayah tersebut. Guterres juga meminta Israel untuk mendengarkan protes yang dialamatkan kepada rencananya.
