SURABAYA, INILAHNEWS: Anggota DPRD Jawa Timur Agusdono Wibawanto mengatakan penyaluran subsidi energi, baik itu Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belum tepat sasaran berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
"Oleh sebab itu, saya berharap perlu ada evaluasi penyaluran subsidi energi yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Timur kalau bisa,"jelas pria asal Malang ini, Kamis 9 Maret 2023.
Politisi Demokrat ini mengatakan penyediaan BBM yang memadai, baik dari sisi kuantitas ataupun harga, sangat dibutuhkan agar nelayan dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan operasionalnya.
" Perlu melibatkan Pemda, dibutuhkan pendetailan peraturan, butuh pencatatan yang baik, sehingga kebijakan subsidi menjadi mutlak, dan tetap harus dilakukan, walaupun dengan melibatkan utang,"tuturnya.Baca Juga: Survei Unggul, Golkar Malang Kerahkan Kader Baru Sosialisasi Airlangga Hartarto Capres
Selain dievaluasi, lanjut Agusdono, kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi terhadap BBM maupun lPG 3 kg harus tetap dipertahankan. Pasalnya, sampai saat ini lebih dari 400 ribu rumah tangga di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur belum menikmatinya.
"kebijakan subsidi energi ke depan, sebaiknya tetap diberikan karena merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah dengan harus tepat sasaran.Pasalnya, kebijakan tersebut terbukti mampu menjaga rumah tangga Indonesia untuk tidak jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam terutama bagi masyarakat nelayan,"jelasnya.
Diungkapkan oleh pria asal Malang ini,pemerintah masih perlu tetap memberikan subsidi energi sebagai prioritas kebijakan fiskal yang menjaga kualitas pertumbuhan (pro-poor of fiscal policy).
Subsidi ini, kata Agusdono juga harus tetap diberikan dan digunakan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, sehingga harus ada kebijakan yang tepat agar subsidi energi ini bisa tepat sasaran.
"Untuk itu, subsidi BBM dan LPG 3 kg harus hadir dalam rangka meningkatkan pemberdayaan nelayan, sehingga mereka mampu bersaing dan meningkatkan perekonomian," ujarnya.
Dijabarkan oleh Agusdono,penyediaan BBM yang memadai, baik dari sisi kuantitas ataupun harga, sangat dibutuhkan agar nelayan dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan operasionalnya.*(wan)
