Kemenkumham Tolak Pengesahan Hasil KLB Deli Serdang

inilahNEWS - JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, penolakan dilakukan menyusul tidak terpenuhinya syarat administratif diselenggarakannya KLB.

 

“Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 maret 2021 ditolak,” kata Yasonna dalam konferensi virtual di Jakarta, Rabu (31/3). Dia menjelaskan, penolakan Kemenkumham berpaku pada AD/ART partai Demokrat yang telah disahkan pemerintah pada 2020 lalu.

 

Menkumham mengatakan, KLB tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam AD/ART tersebut. Utamanya, KLB tidak memenuhi dua pertiga perwakilan DPD serta separuh DPC serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.

 

Dia mengatakan, pemerintah menerima permohonan pengesahan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang pada 16 Maret lalu. Selanjutnya, Demokrat hasil KLB diminta melengkapi kekurangan berkas tersebut.

 

Yasonna menegaskan, Demokrat kubu KLB Deli Serdang saat ini sudah tidak bisa lagi mengajukan kembali kekurangan administratif yang ada. “Kalau mau dibuat lagi yang lebih memenuhi itu bukan urusan kami. Ada argumentasi AD/ART, itu diuji di pengadilan saja jangan di tempat kami,” katanya.

Gugat PTUN

 

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat kubu KLB Saiful Huda Ems mengatakan, pihaknya tak mempersoalkan keputusan Kemenkumham. Langkah selanjutnya, pihaknya akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

“Keputusan Kementerian Hukum dan HAM hanyalah babak awal dari perjuangan demokrasi Partai Demokrat yang berada di bawah pimpinan Pak Dr Moeldoko,” ujar Saiful lewat keterangan resminya, Rabu (31/3).

 

Menurutnya, lewat PTUN, masih terbuka lebar bagi pihak untuk melayangkan gugatan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum. “Sebelum ada keputusan dari PTUN tidaklah elok bagi kubu yang telah menerima pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM bertepuk dada. Apalagi fakta telah menunjukkan berbagai kenyataan bahwa terdapat banyak pelanggaran,” ujar Saiful.

 

 

Moeldoko belum mengeluarkan komentar terkait keputusan kemarin. Kendati demikian, menjelang keluar keputusan kemarin, ia dua kali melansir video di medsos.

 

Dalam video pertama yang dilansir pada Ahad (28/3), Moeldoko menekankan bahwa langkah politiknya merupakan otoritas pribadi yang tak terkait atasannya, Presiden Jokowi. “Untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini,” tegas dia.

 

Moeldoko juga mengaku khilaf karena tak memberitahukan keluarganya terkait keputusan memimpin Partai Demokrat. Politikus Demokrat Andi Arief lekas menuding pernyataan tersebut sebagai upaya “cuci tangan”.

 

Kemudian pada Selasa (30/3), ia kembali melansir video tentang kepantasan dirinya sebagai purnawirawan jenderal TNI AD terlibat sengkarut Partai Demokrat. “Saat ini, saya sebagai sipil, saya tetap konsisten dengan tugas tersebut, yaitu tugas menjaga demokrasi yang telah melekat di hati saya,” ujar Moeldoko.

 

Sebaiknya Legawa

 

Ketua umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Moeldoko diminta menerima keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang diumumkan kemarin. Pengamat menilai, keputusan itu sudah diambil secara adil dan prosedural.

 

“Saya kira akan sulit bagi Pak Moeldoko untuk melakukan gugatan hukum lagi, cukuplah sudah. Karena alasan Kemenkumham sangat elementer. Itu saja tidak bisa dipenuhi,” kata pengamat politik sekaligus direktur eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti kepada Republika, Rabu (31/3).

 

Jika bersikeras memperjuangkan legalitas KLB, Moeldoko juga dinilai mempermalukan Presiden Joko Widodo. Sebab, langkah itu lainya melawan keputusan pemerintah yang dia sendiri merupakan anggotanya. “Sikap ini termasuk tidak pantas. Oleh karena itu, sangat sulit Moeldoko melakukan gugatan kecuali dia sudah mundur atau diberhentikan presiden,” kata Ray.

 

Sejak terlibat dalam KLB, Ray menilai Moeldoko sudah seharusnya diberi teguran keras dengan cara dinonaktifkan atau diberhentikan dari jabatan sebagai kepala staf kepresidenan (KSP). Tindakannya terkait Partai Demokrat dinilai tindakan tidak sesuai dengan kapasitas jabatan yang sedang diemban oleh Moeldoko.

 

Ray Rangkuti juga menilai pemerintah sudah bersikap netral dalam menyelesaikan persoalan KLB Demokrat. “Dengan keputusan penolakan hasil KLB di Deli, menunjukkan kepada kita memang pemerintah dalam mencoba bersikap netral dan memang terlihat hasilnya seperti ini,” kata dia.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *