KPP PRD Akan Gelar Diskusi Terbuka  “Omnibus Law Dalam Bingkai Pancasila”

inilahNEWS - BANDUNG-Omnibus Law banyak dijalankan oleh negara yang menerapkan Common Law System, dalam rangka memperbaiki regulasi untuk meningkatkan masuknya investasi.  Karena banyak UU dan aturan yang tumpang tindih, saat ini pun Pemerintah Indonesia juga sedang merumuskan serta menyusun Omnibus Law tersebut, antara lain Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan, Farmasi dan Ibu Kota.

Demikian dikatakan ketua Panitia Diskusi Omnibus Law Dalam Bingkai Pancasila, Kelik Ismunanto dalam rilis yang diterima, Rabu (29/1/2020).

 

“Omnibus Law adalah persoalan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan negara, konsepsinya harus tetap dalam bingkai kepentingan nasional bangsa Indonesia, maka semangat Omnibus Law harus tetap dalam bingkai kedaulatan, kemandirian serta kepribadian, menjunjung tinggi Pancasila serta Pasal 33 UUD 1945,” kata kelik.

 

Walaupun ada kebutuhan mendesak, sambungnya, sebelum diputuskan proses pembahasan Omnibus Law harus transparan, melibatkan banyak pihak dan dengan analisa serta kajian yang matang.

 

Untuk itu, kata kelik,  Komite Pimpinan Pusat (KPP) Partai Rakyat Demokratik (PRD) akan melakukan kajian Omnibus Law tersebut dalam bentuk diskusi terbuka dengan mengundang nara sumber dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, baik ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.

Diskusi tersebut akan dilgelar, Jum’at, tanggal  31 Januari 2020, pukul 14.00 wib, di kantor KPP PRD, Tebet Dalam IC, nomor 3, Tebet, Jakarta Selatan.

 

“Dari diskusi terbuka tersebut, diharapkan publik memiliki informasi yang objektif, memahami arah, memiliki pemahaman serta memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR RI, agar penyusunan Omnibus Law betul-betul bermanfaat untuk kehidupan serta kesejahteraan rakyat Indonesia,” ucapnya.

 

Bagi KPP PRD sendiri, lanjutnya, diskusi tersebut sebagai salah satu bahan masukan untuk membuat pandangan, posisi serta sikap politik terhadap proses serta isi dari Omnibus Law tersebut.

 

“ Bangun persatuan nasional , wujudkan kesejahteraan sosial,  menangkan Pancasila, “Tutupnya.

 

 

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *