Peringati Hari Buruh, KPW PRD Jawa Barat Meminta BPJS Dan SJSN Dicabut  

inilahNEWS - BANDUNG : Tanggal 1 Mei merupakan tanggal dan bulan yang sangat bersejarah bagi seluruh kaum buruh di didunia. di Indonesia hari buruh selalu diperingati oleh kaum pekerja  yang tergabung dalam serikat–serikat buruh, dengan turun kejalan untuk menyuarakan berbagai macam tuntutan kepada pemerintah yang berkaitan erat dengan kepentingan– kepentingan kaum buruh. seperti kenaikan upah, penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing, buruh tidak dibayar, dan adanya jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya, guna mensejahterakan kehidupan buruh.

Disisi lain, pemerintahan Jokowi – JK kurang memperhatikan kemajuan industri nasional yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional dan kunci utama untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Hal itu diungkapkan Iwan Chandra  Sekretaris Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW–PRD) Jawa Barat dalam riis yang diterima inilahnews.com, Senin (30/4/2018).

Ia menilai, kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi–Jk lebih mengedepankan pembangunan ekonomi dengan membuka keran modal asing seluas–luasnya untuk berinvestasi di Indonesia.

“ Inilah penyebab kenapa melemahnya industri–industri nasional, bahkan mengalami kebangkrutan karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan–perusahaan asing yang pada akhirnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal yang menyebabkan bertambahnya angka pengangguran,” kata Chandra..

Cabdra menambahkan, pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),  telah mengubah hak sosial rakyat menjadi komoditas bisnis.

“ Malahan kedua UU itu cenderung mengeksploitasi rakyat untuk keuntungan pengelola asuransi. Ini menjadi bukti nyata bahwa pengaruh neoliberalisme semakin merajalela di Bumi Indonesia,” kata dia.

Melihat kondisi tersebut, sambungnya, Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW–PRD) Jawa barat  menuntut Pemerintah Jokowi–JK untuk segera melaksanakan industrialisasi nasional dan  mencabut semua kebijakan – kebijakan  liberalisasi jaminan kesehatan dalam bentuk sistem BPJS/Tapera sebagai sumber penyebab utama terjadinya pemiskinan terhadap rakyat dan tidak terwujudnya kesejahteraan sosial sebagai tahapan Memenangkan Pancasila dan UUD 1945.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *