HPN

GMPK Desak Presiden Ungkap Kasus Yang Melibatkan Novel Baswedan Di Bengkulu

inilahNEWS - JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta adil dalam merespons kasus dugaan penganiayaan hingga hilangnya nyawa seseorang yang melibatkan Novel Baswedan. Jokowi diharapkan tak hanya memberi atensi dan perintah dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

“Sebagai kepala negara, Jokowi tentunya memiliki kuasa penuh untuk memberikan instruksi dan perintah khusus kepada Polri, seperti ketika Novel menjadi korban penganiayaan. Jokowi diharapkan berlaku adil dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban peristiwa yang berlangsung saat Novel menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu tersebut,” kata Koordinator Lapangan Gerakan Mahasiswa Pengawal Keadilan (GMPK) Wiryawan, Rabu (12/2), saat berunjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan.

Seharusnya Presiden Jokowi juga fair terhadap keluarga korban dugaan pembunuhan dan penganiayaan oleh Novel Baswedan. Seharusnya Jokowi memberikan rasa keadilan terhadap rakyat kecil seperti keluarga korban, sehingga tak muncul anggapan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

GMPK berharap Jokowi mendengar aspirasi mereka yang mewakili keluarga korban. “Apalagi pihaknya telah berkali-kali menggelar aksi protes serupa, baik di depan kantor Kejagung maupun Istana Negara,” ujarnya.

Kami akan konsisten melakukan gerakan-gerakan seperti ini sampai kasus ini clear dan clean. Proses hukum yang kami jalankan di sini ialah proses hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. Jokowi diharapkan memerintahkan Kejagung maupun Polri untuk kembali melanjutkan proses hukum kasus yang sebelumnya terhenti. Mengingat, kasus sarang burung walet ini turut mempengaruhi nama baik Jokowi. “Wibawa Jokowi sebagai presiden dipertaruhkan,” ungkap Wiryawan.

Diketahui, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap kasus yang melibatkan Novel telah dicabut. Hal ini sesuai hasil sidang praperadilan. Namun proses pidana tak dilanjutkan pihak Kejaksaan, dengan alasan kasus Novel dianggap tak cukup bukti dan kasusnya sudah kadaluarsa.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *