Satus KH Ma’ruf Amin Ramai Diperbincangkan, Ini Kata Sekper BNI Syariah

inilahNEWS - JAKARTA-Jabatan KH Ma’ruf Amin di dua BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah belakangan ramai diperbincangkan oleh publik. Tim hukum BPN Prabowo-Sandi bahkan memasukkan poin itu di dalam gugatan ke MK.

KH Ma’ruf Amin dianggap melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Sekretaris Perusahaan BNI Syariah Rima Dwi Permatasari saat dimintai keterangannya oleh wartawan menjelaskan, bahwa BNI Syariah tidak berstatus BUMN walaupun induk usaha adalah BUMN.

 

“BNI Syariah tidak tergolong sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengingat saham BNI Syariah tidak dimiliki oleh negara secara langsung,” katanya kepada wartawan, Rabu (12/6/2019).

 

Ketentuan tersebut, kata Rima, berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo angka 2 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Di situ dijelaskan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, (Perusahaan Persero) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

 

“Modal negara itu melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

 

Hal itu juga berlaku bagi Bank Syariah Mandiri yaitu bukan BUMN. Seperti dijelaskan oleh Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto.

 

“Kalau PT BNI Syariah atau PT Bank Mandiri Syariah secara hukum statusnya bukan BUMN, meskipun anak perusahaan BNI dan Bank Mandiri. Status suatu perusahaan disebut BUMN kalau ada saham/penyertaan langsung dari negara ke perusahaan/BUMN tersebut,” jelasnya.

 

Pernyataan dia juga berlandaskan dari Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

 

“Itu juga yang terjadi dengan status PTBA, ANTM, PT Timah sebagai anak BUMN. Statusnya dilihat dari UU ini bukan lagi sebagai BUMN. Status BUMN ada pada Inalum sebagai induknya di mana kepemilikan pemerintah hampir 100%,” tambahnya.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *