bjb-debit-card-solusi-transaksi-anda

Indonesia Butuh Program Vokasi Untuk Tingkatkan Perekonomian

inilahNEWS - JAKARTA– Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Prof. Dr. H. Sumaryoto, berpendapat bahwa Indonesia lebih membutuhkan program vokasi atau program keahlian untuk meningkatkan perekonomiannya. Namun sayangnya, sudah terbentuk image di masyarakat, bahwa program keahlian kurang bergengsi di bandingkan dengan program keilmuan.

Menurut Sumaryoto, dalam pendidikan vokasi atau keahlian, kita mengenalnya dengan istilah Diploma atau D-1, D-2, D-3, dan D-4. “Dalam Program D-1, lulusannya, bergelar ahli pertama, D-2, ahli muda, D-3 ahlo madya dan D-4 ahli,” ujar Sumaryoto saat ditemui di Gedung Unindra, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Dengan bahasa sederhana, pendidikan vokasi itu lebih menekankan pada jalur praktisi. Sedangkan pendidikan S-1 hingga S-3 itu lebih menekankan pada keilmuan. “Karena jalur praktisi maka porsi praktek lebih besar ketimbang jalur keilmuan. Dalam program vokasi, 40 persen itu teori sedangkan 60 persen sisanya itu praktek,” kata Sumaryoto.

Jadi lebih banyak praktek ketimbang teori. Beda sekali dengan program keilmuan yang penggunaan laboratorium untuk praktek itu sangat terbatas sekali. “Karena itu, kalau ada usulan untuk mengundang praktisi dari dunia industri untuk mengajar di kampus, saya sangat setuju sekali karena mereka yang tahu persis bagaimana kondisi di lapangan,” tukas Sumaryoto.

Di luar negeri sendiri seperti di Jepang, dan di negara lain, ujar Sumaryoto, lebih mementingkan program vokasi. “Orang-orang di sana itu lebih mementingkan keahlian dan bukan keilmuan. Orang disana, kalau bekerja, akan ditanya, kamu bisa apa, dan bukan ditanya kamu ahli apa,” kata Sumaryoto.

Dijelaskannya, program keahlian itu sebenarnya ditujukan untuk mendidik lulusannya untuk menjadi dosen. “Kalau di Indonesia, lulusan vokasi dianggap kurang bergengsi, atau kurang mendapat status karena gelarnya hanya ahli saja,” ujar Sumaryoto.

Malah yang aneh sekarang, pendidikan di Indonesia malah seakan menjadi tumpang tindih dengan adanya program studi sarjana sains terapan. Ditanya bagaimana untuk menyelaraskan pendidikan di Indonesia agar dapat diterima di dunia kerja, Sumaryoto mengatakan, sekarang ada yang namanya KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang akan menjembatani antara dunia usaha dan dunia kerja.

“Suatu program untuk menjembatani atau mensikronkan antara pendidikan dan dunia kerja. Dengan adanya KKNI ini maka kurikulum di dunia pendidikan disesuaikan dengan dunia kerja. Dulu dikenal dengan istilah link and match, dimana ada kesesuaian dan ketepatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja,” tukas Sumaryoto.

Masyarakat tidak terlalu tertarik dengan program vokasi karena masih berorientasi pada gelar. “Padahal program vokasi itu sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan manufaktur. Seperti untuk di Indonesia Timur dan di Indonesia secara keseluruhan, itu yang terpenting adalah praktisi sedangkan keilmuan itu sifatnya nanggung, ahli, bukan, ilmuwan bukan, karena lebih menguasai teori. Kalau menguasau teori itu lebih cocok menjadi dosen atau pengajar,” tukas Sumaryoto.

Di luar negeri sendiri, orang lebih dihargai keahliannya ketimbang pendidikan. “Jadi meskipun pendidikannya hanya SD namun karena kemampuannya tidak kalah dari D-3 maka dia yang diambil dan dibutuhkan dunia kerja,” tukas Sumaryoto.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *