Hadapi Industri 4.0, Harus Buat Regulasi

inilahNEWS - JAKARTA – Teknologi berkembang sangat pesat di dunia saat ini. Sebagai negara terbuka, Indonesia terpengaruh dengan perkembangan teknologi ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mendorong kampus-kampus di Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar dapat survive. Bila perlu, kampus-kampus membentuk prodi-prodi baru, yang terkait dengan perkembangan teknologi tersebut.

Menanggapi himbauan Kemristekdikti, Rektor Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI, Prof. Dr. H Sumaryoto, mengatakan, pemerintah seharusnya membuat regulasi-regulasi untuk mengantisipasi perkembangan teknologi tersebut, dan bukan ikut larut dalam perkembangan teknologi itu.

“Pemerintah harus mengantisipasinya, dengan membuat aturan-aturan tentang revolusi industri 4.0. Regulasi itu, harus ada dulu,” kata Sumaryoto saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Dijelaskannya, kalau mau membentuk prodi-prodi baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Contohnya kalau mau membentuk prodi pembuatan vlog, atau youtube, itu sudah ada aturannya. Dimana membentuk prodi, harus ada lima dosen tetap, ada dosen berkualifikasi S-2, nah, sekarang apakah sudah ada tenaga pengajar atau dosen, yang ekspert dalam pembuatan vlog atau youtube?,” kata Sumaryoto.

Karena itu, yang harus dikerjakan pertama kali oleh pemerintah, bukanlah ikut larut dalam eforia perkembangan teknologi, melainkan membuat regulasi untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Pemerintah juga seharusnya mengantisipasi ketersiapan tenaga kerja dalam menghadapi era digital 4.0 ini.

“Revolusi industri itu sangat mengancam ketenagakerjaan di Indonesia. Mestinya pemerintah harus punya solusi, dan jangan terbawa arus dengan perkembangan yang ada. Nanti mau dikemanakan tenaga kerja yang ada ?,” tukas Sumaryoto. Pihaknya memberi contoh sederhana tentang petugas jalan tol, yang saat ini sudah tergantikan dengan sistem elektronik.

“Contoh jalan tol, itu kemana orang-orangnya (setelah tergantikan dengan sistem kartu elektronik). Itu baru satu masalah. Dengan adanya mesin atau robot, nanti mau dikemanakan orang-orang itu? Pemerintah harus punya tanggung jawab di sini, dan harus memikirkan bagaimana nasib Rakyat Indonesia,” kata Sumaryoto.

Yang terpenting, ujar Sumaryoto, Indonesia jangan mau didikte oleh negara maju. “Karena kita punya otoritas sendiri sebagai negara. Pemerintah dalam hal ini Kemristekdikti musti merumuskan dan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja, dan kementerian lainnya, terkait dengan permasalahan SDM (sumber daya manusia) ini,” ujarnya.‬

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *